Guru Honorer Lulus PPPK 9 Bulan Nelangsa Digaji Rp 150 Ribu

Daftar Isi [Tampilkan]

Guru Honorer - Guru Honorer telah dinyatakan lulus tes sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih terus mempertanyakan kejelasan nasibnya, ini dikarenakan belum ada titik terang terkait status mereka setelah hampir 9 bulan dinyatakan lulus.

Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsing, mendesak pemerintah segera menertibkan Perpres tentang jabatan PPPK.

Artikel Rekomendasi:

"Pemerintah segera keluarkan perpres untuk menyelesaikan PPPK tahap 1 yang dinyatakan lulus. Ini sudah sudah hampir 9 bulan yang sudah lulus PPPK dibiarkan begitu saja tanpa ada proses tindak lanjut dengan alasan belum ada aturan pendukung," jelas Titi.

Menurut Titi, kondisi tersebut sangat meresahkan para pegawai honorer yang selama ini sudah giat bekerja namun tetap saja belum mendapatkan kepastian.

"Kami sudah mengadu ke Menpan, BKN, KSP, hingga DPR RI alasanya ya masih menunggu aturan," ujarnya.

Komisi II DPR RI sempat mengangkat isu terkait PPPK yang tak kunjung ada solusi. Namun jawaban dari pemerintah tetap serupa, yakni masih perlu aturan pendukung.

Dengan kondisi tersebut, para pegawai honorer tidak punya pilihan selain menunggu dalam ketidakpastian.

Titi berharap pemerintah segera mengambil kebijakan terkait pegawai honorer terutama bagi yang telah lulus PPPK sekaligus mendorong hal ini menjadi prioritas agenda.

Baca Juga:

"Saat ini keadaan kami masih sama, digaji Rp150.000 perbulan. Dan dibayarkan tiap 3 bulan sekali Rp450.000," katanya.

Pada Februari 2019, pemerintah membuka lowongan PPPK tahap satu sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2. Sayangnya, sekitar 25 ribuan tidak lulus tes karena nilainya di bawah standar kelulusan (passing grade). Hingga saat ini, nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus tes PPPK belum jelas dengan alasan terkendala dana dan belum terbitnya Perpres tentang jabatan PPPK.

Sumber: Cnnindonesia.com (20/11/2019)